![]() | Artikel ini menggunakan banyak istilah asing yang perlu dihapus atau diganti dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. |
Hampir dalam setiap yurisdiksi hukum umum, jaksa penuntut umum (attorney general-AG) atau jaksa agung [1][2][3] (attorney-general) adalah penasihat hukum utama pemerintah, dan pada beberapa yurisdiksi mereka juga mungkin memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum. Dalam praktiknya, sejauh mana jaksa agung secara pribadi dapat memberi nasihat hukum kepada pemerintah bervariasi antar yurisdiksi, dan bahkan antar pejabat (officeholder) dalam yurisdiksi yang sama, selain itu sering pula bergantung pada tingkat pemegang jabatan tersebut sebelumnya di bidang hukum.
Ketika jaksa agung memiliki menteri yang bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum (seperti halnya, misalnya, Jaksa Agung Amerika Serikat atau Jaksa Agung Australia, dan masing-masing jaksa umum dari masing-masing negara), portofolio menteri tersebut sebagian besar setara dengan Menteri Kehakiman di beberapa negara lain.
Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada setiap orang yang memegang surat kuasa umum (general power of attorney) untuk menyatakan aturan yang penting dalam segala hal. Dalam tradisi hukum umum, siapapun yang mewakili pihak negara, terutama dalam penuntutan pidana, ialah bertindak sebagai seorang pengacara. Meskipun pemerintah dapat menunjuk beberapa pejabat sebagai jaksa agung permanen, siapa saja yang datang untuk mewakili negara dengan cara yang sama mungkin, di masa lalu, dapat pula disebut seperti itu, bahkan jika hanya untuk menangani kasus tertentu. Pada masa sekarang, namun demikian, istilah tersebut di sebagian besar yurisdiksi diperuntukkan sebagai gelar pada jaksa agung permanen yang ditunjuk negara, penguasa atau anggota lain dari keluarga kerajaan.
Yurisdiksi hukum perdata mempunyai bentuk kewenangan serupa, yang mungkin pada berbagai cara disebut sebagai "jaksa umum", "prokurator", "advokat utama", "pengacara publik", dan gelar-gelar lain. Sebagian dari bentuk kewenangan tersebut juga menggunakan istilah "jaksa penuntut umum" atau "jaksa agung" sebagai terjemahan dari bahasa Inggris untuk gelar-gelar tersebut, meskipun karena sejarah yang berbeda, sifat alami bentuk kewenangan itu pun biasanya berbeda-beda dari jaksa umum yang dimaksud dalam yurisdiksi hukum umum.